PUTARBALIK.ID, BATAM – Penerimaan iuran BPJS Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam empat tahun terakhir. Hingga 2025, total iuran tercatat menembus Rp1,65 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (year on year/YoY) sekitar 8,9 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Jaenal M Sambas, Asisten Deputy Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, di sela kegiatan media gathering bersama awak media pada Kamis (18/6/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan, penerimaan iuran terus meningkat setiap tahun. Pada 2022, realisasi iuran berada di angka Rp1,28 triliun. Angka tersebut naik 8,35 persen menjadi Rp1,38 triliun pada 2023.
Tren pertumbuhan berlanjut pada 2024 dengan kenaikan 10,99 persen menjadi Rp1,54 triliun, sebelum akhirnya mencapai Rp1,65 triliun di 2025 atau tumbuh 7,41 persen.
“Total penerimaan iuran BPJS Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau telah menembus Rp1,65 triliun pada 2025, dengan tren pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Jaenal.
Dari sisi kontribusi segmen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kelompok Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) atau pekerja swasta menjadi penyumbang terbesar, yakni sebesar 64,3 persen atau sekitar Rp1,06 triliun.
Sementara itu, segmen PPU Penyelenggara Negara (PNS, TNI, Polri) berkontribusi 15,9 persen atau Rp262,9 miliar. Disusul oleh peserta mandiri (PBPU dan BP) sebesar 11 persen atau Rp182,1 miliar, serta segmen PBI APBD dan kontribusi pemerintah daerah sebesar 8,8 persen atau Rp145,3 miliar.
Jaenal menegaskan, dominasi kontribusi dari sektor pekerja swasta menunjukkan peran penting dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan program JKN.
“Proporsi iuran terbesar masih berasal dari segmen pekerja swasta, yang mencapai lebih dari 64 persen. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan partisipasi sektor formal yang cukup baik,” tambahnya.
Dengan capaian tersebut, BPJS Kesehatan optimistis pertumbuhan iuran di Kepri akan terus terjaga, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban jaminan kesehatan. (Iman Suryanto)
