Hingga kini, diperlukan kepastian mengenai keamanan muatan setelah kapal berada dalam kondisi kandas selama berminggu-minggu. Penilaian teknis juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat kerusakan pada kapal maupun kargo serta apakah kondisi tersebut menimbulkan risiko terhadap lingkungan sekitar.
Tokoh masyarakat tersebut menilai penjelasan dari pihak berwenang penting diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak berspekulasi.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan kapal, awak, muatan dan lingkungan dalam kondisi aman. Kalau ada risiko, harus segera ditangani sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.
Lamanya proses penanganan juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi. Selain biaya perbaikan kapal, terdapat potensi biaya lain dalam kegiatan pelayaran seperti demurrage, detention, salvage, hingga biaya akibat keterlambatan pengiriman kargo.
Salah satu opsi yang disebut sempat dipertimbangkan adalah underwater repair atau perbaikan kapal di bawah air. Namun, opsi tersebut tidak sederhana dan membutuhkan kajian teknis serta waktu pengerjaan.
Semakin panjang proses penanganan, semakin besar pula potensi biaya yang harus ditanggung pihak-pihak terkait.
Dalam perdagangan internasional, keterlambatan pengiriman juga dapat berdampak pada jadwal penerimaan barang dan kepercayaan terhadap kepastian logistik dari negara asal.
Salah satu opsi yang mengemuka untuk mempercepat penyelesaian adalah Ship-to-Ship Transfer (STS), yakni memindahkan muatan dari MV CARENS ke kapal lain sehingga kargo dapat melanjutkan perjalanan.
Namun, penerapan STS tentu harus melalui kajian teknis, aspek keselamatan, persyaratan klasifikasi, serta persetujuan dan koordinasi dengan otoritas terkait.
Jika berdasarkan pemeriksaan teknis dan hukum opsi tersebut dinilai layak, STS dapat menjadi salah satu alternatif untuk mencegah keterlambatan pengiriman semakin panjang.
Tokoh masyarakat itu berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas pelayaran, pemilik kapal, pemilik muatan, perusahaan klasifikasi, asuransi dan pihak terkait lainnya dapat segera duduk bersama mencari solusi.
“Jangan sampai prosesnya berlarut-larut tanpa kepastian. Kalau memang ada solusi yang aman dan sesuai aturan, tentu harus segera didorong,” ujarnya.
Kasus MV CARENS dinilai tidak semata-mata menjadi persoalan satu kapal. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan internasional yang sangat besar. Karena itu, kemampuan menangani kapal kandas, kecelakaan laut, salvage maupun pemindahan muatan dalam situasi darurat menjadi bagian penting dari profesionalisme sektor maritim.
Terlebih, kasus MV CARENS melibatkan kepentingan lintas negara. Barang berasal dari Indonesia, kapal disebut berkaitan dengan pihak Tiongkok, sementara tujuan ekspor adalah Rusia.
Penanganan yang cepat, profesional dan sesuai aturan dapat memperkuat kepercayaan pelaku perdagangan internasional terhadap sistem maritim Indonesia.
Sebaliknya, proses yang terlalu lama berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian prosedur dan kecepatan respons dalam menangani insiden pelayaran.
Meski belum ada kesimpulan bahwa keberadaan kapal tersebut telah menimbulkan pencemaran atau bahaya lingkungan, kondisi kapal tetap perlu dipantau secara berkala. Stabilitas kapal, struktur lambung, muatan, kondisi cuaca, keselamatan navigasi dan lingkungan sekitar menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Karena itu, penyelesaian MV CARENS dinilai sebaiknya tidak menunggu hingga muncul persoalan baru.
Pada akhirnya, penanganan kapal kandas tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan pemilik kapal dan pemilik muatan. Ada kepentingan ekspor Indonesia, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta reputasi Indonesia sebagai negara maritim yang dipertaruhkan.
Pihak-pihak terkait diharapkan segera menentukan langkah penanganan yang paling aman, cepat dan sesuai ketentuan agar MV CARENS maupun muatan alumina yang dibawanya tidak terus terjebak dalam ketidakpastian. (***)
