Ia menambahkan, pembatasan yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha murni merupakan kebijakan internal mereka dan bukan bagian dari regulasi Bank Indonesia.
Praktik keliru ini biasanya terjadi akibat kurangnya pemahaman regulasi oleh pengelola toko atau karena adanya pergantian manajemen yang membuat informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada petugas kasir.
Larangan Biaya Tambahan (Surcharge)
Selain masalah batas minimal belanja, BI Kepri juga kembali mengingatkan para pelaku usaha untuk tidak membebankan biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada konsumen dalam bentuk biaya tambahan (surcharge).
Biaya MDR merupakan kewajiban penuh merchant kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), sehingga membebankannya kepada pembeli merupakan bentuk pelanggaran.
Kebijakan pembatasan nominal serta pengenaan biaya tambahan dinilai dapat menghambat laju pemanfaatan QRIS dan mengurangi kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi nontunai secara digital.
